Kabupaten Maros Website Resmi Kabupaten Maros
Related Articles
Maros – Sebagaimana lazimnya penyelenggaraan pemerintahan di awal-awal tahun anggaran, Bupati Maros HM Hatta Rahman didampingi Wabup HA Harmil Mattotorang memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA 2020. Rakor bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (20/01/2020) dan diikuti seluruh Kepala OPD/Camat, para Kabag lingkup Setda dan Setwan.
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Surat Pernyataan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh 10 Kepala OPD lingkup Pemkab Maros selaku Penerima PAD dihadapan Bupati dan Wabup.
Tidak berselang lama, Bupati HM Hatta Rahman kemudian langsung menuju Podium dan memberi elaborasi secara gamblang, runut dan begitu rinci terkait mekanisme pengelolaan dan penatausahaan keuangan di pemerintahan daerah.
Menurut beliau, Rakor ini berkaitan dengan persoalan teknis penyelenggaraan pemerintahan di TA 2020, mulai dari penyerahan Dana UP, GU, TU dan LS berikut mekanisme pengelolaannya yang beliau tegaskan betul-betul harus mengacu pada aturan yang ada. Bupati juga memberikan penjelasan seputar peralihan dari format Tunjangan Kinerja (Tukin) ke Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Poin selanjutnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bupati yakni Penerbitan SK Parsial untuk daftar hutang yang tidak terbayar di akhir tahun kemarin, persiapan Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP 2020 serta tidak ketinggalan Persiapan Penyusunan APBD Perubahan.
“…..agenda-agenda ini kita bahas semuanya, saya berharap di tahun 2020, pelaksanaannya akan lebih baik dari Tahun Anggaran 2019 sebagai tahun akhir Saya bersama Bapak Wabup memimpin daerah ini sehingga nantinya peralihan pemerintahan bisa berjalan baik, tidak ada yang tertunda baik dari sisi administrasi, mau pun keuangan.”
Lebih lanjut, Bupati menegaskan kepada Kepala OPD/Camat guna memanage dan menatausahakan dana dengan baik dan teliti; “…..dana yang ada harus betul-betul digunakan sesuai dengan perencanaan keuangan dan perlu saya sampaikan, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak boleh lagi ada kata mudur dari schedule yang sudah ditetapkan.” (DisKominfo)
