Bupati Maros HM Hatta Rahman menyerahkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maros tahun 2019 ke DPRD Maros Jumat (5/10/2018). Penyerahan ini masuk dalam agenda rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Maros.
Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maros AS Chaidir Syam dihadiri oleh pimpinan, segenap anggota DPRD, Muspida serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Maros.
Hatta menyebutkan, pendapatan Maros tahun 2019 diproyeksi sebesar Rp1,4 Triliun lebih. Namun, Hatta menyebut nilai ini masih sekedar prediksi karena Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) belum turun terkait alokasi anggaran baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).
“Ini masih prediksi nilainya, sambil menunggu permenkeu turun kita minta DPRD untuk membahas APBD pokok tahun 2019. Tapi kemungkinan nilainya naik dari pusat baik DAU maupun DAK,” ujar Hatta usai rapat paripurna.
Hatta meminta kepada DPRD untuk membahas secara seksama dengan analisis yang tepat agar program tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam postur APBD pokok tahun anggaran 2019 Pendapatan Maros mencapai Rp1,4 Triliun lebih dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp249 Miliar, dana perimbangan sebesar Rp997 Miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp192 Miliar.
Sedangkan belanja daerah kabupaten Maros tahun 2019 sebesar Rp1,4 Triliun lebih dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp761 Miliar serta belanja langsung sebesar Rp677 Miliar. Dalam belanja daerah juga sudah dianggarkan tunjangan kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Tahun depan Tukin kita berlakukan, terkait besarannya nanti DPRD yang bahas,” ujar Hatta.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros AS Chaidir Syam mengatakan akan membahas secara seksama khususnya besaran Tukin pegawai Maros. “Intinya kita mendukung 1000 persen pemberlakuan Tukin di Maros. Semoga dengan tukin ini pegawai Maros semakin meningkatkan kinerja dan disiplinnya,” pungkas Chaidir.