Kabupaten Maros Website Resmi Kabupaten Maros
Related Articles
MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengakselerasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Langkah ini disosialisasikan langsung oleh Bupati Maros, Dr. H.A.S. Chaidir Syam, di Gedung Perpustakaan Ibu dan Anak, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Rabu (22/4/2026).
Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., M.H menjelaskan bahwa TPBIS bukan sekadar tempat membaca, melainkan ruang pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perpustakaan desa, warga diharapkan dapat berkumpul, belajar, dan menghasilkan karya nyata.
“Hadirnya perpustakaan memungkinkan ibu-ibu berkegiatan positif, tidak hanya membaca, tetapi juga berkumpul, arisan, hingga mengenalkan buku kepada anak sejak dini,” ujar Bupati.
Bupati tak menampik bahwa minat baca saat ini menghadapi tantangan besar, terutama akibat dominasi penggunaan ponsel pintar (smartphone). Menurutnya, hiburan digital yang melimpah sering kali mengalihkan perhatian masyarakat dari buku.
“Saat ini banyak sekali gangguan, seperti handphone yang menyajikan berbagai hiburan. Karena itu, perpustakaan harus menjadi pemicu untuk menggerakkan kembali budaya membaca di lapisan masyarakat bawah,” tambahnya.
Hingga saat ini, sebanyak 67 desa di Kabupaten Maros telah memiliki perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pemerintah daerah menargetkan 13 desa yang tersisa segera menyusul, serta mendorong 23 kelurahan untuk memiliki fasilitas serupa.
Komitmen kuat Pemkab Maros mendapat pujian dari Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Muhammad Jufri. Ia menilai Maros sebagai daerah yang sangat peduli terhadap pengembangan literasi, bahkan diperkuat dengan payung hukum yang jelas.
“Saya belum melihat kabupaten lain selain Maros yang memiliki landasan hukum kuat berupa Peraturan Bupati terkait literasi. Ini patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya,” kata Prof. Jufri.
Ia juga berharap para pengelola perpustakaan di tingkat desa lebih kreatif dalam menyediakan koleksi buku. Menurutnya, buku-buku yang disediakan harus relevan dengan kebutuhan usaha masyarakat setempat agar dapat membantu meningkatkan taraf hidup.
“Pengelola harus menghadirkan bacaan yang menunjang kegiatan usaha warga. Dengan begitu, buku benar-benar menjadi jendela pengetahuan sekaligus alat peningkatan ekonomi,” pungkasnya. (DisKominfo SP)
