Home / Headline / Bupati Maros HAS Chaidir Syam Pimpin Rakor Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah

Bupati Maros HAS Chaidir Syam Pimpin Rakor Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah

Maros–  Membangun desa yang berdaya saing tinggi juga akan berimbas pada daya peningkatan saing Kabupaten Maros secara umum, sehingga arah kebijakan pembangunan di tahun berikutnya salahsatunya akan condong pada pengembangan desa.

Bupati Maros HAS Chaidir Syam saat membuka Rapat Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Maros di ruang Pola Kantor Bupati, jumat (24/12/2021) memaparkan: “…..dewasa ini, pemerintah daerah harus melalui masa sulit akibat Pandemi covid-19 yang menyebabkan anggaran pembangunan banyak difokuskan pada penanganan dampaknya. Diharapkan, pada tahun mendatang, pemulihan ekonomi dapat dicapai sesuai target dan struktur penganggaran baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa”.

Bupati mengungkapkan, untuk formulasi perhitungan alokasi Dana Desa Tahun 2022 berubah dengan mengadopsi transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi dengan tambahan indikator perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan pembangunan yang berkeadilan atau inklusi.

Dijelaskan, perubahan tersebut sesuai dengan komitmen Kabupaten Maros dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup dalam dokumen RPJMD Tahun 2020-2026 pada poin Misi ke-6 yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Bupati berharap agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama para Camat melakukan pendampingan kepada para Kepala Desa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat.

Sementara itu, Kadis PMD Maros, M Idrus melaporkan Dana Desa dan ADD Rutin Tahun Anggaran 2021 telah tersalurkan 100 persen. Ia juga menyampaikan terkait Badan Usaha Milik Desa,  baru 4 desa yang memiliki sertifikat badan hukum yaitu Desa Nisombalia -Marusu, Desa Tukamasea -Bantimurung, Desa Moncongloe Lappara dan Desa Majannang -Maros Baru. Sementara masih ada 1 desa yang belum memiliki BUMDes yakni Desa Wanua Waru -Mallawa.

Idrus menyebut, kedepannya, sesuai amanat Presiden, usaha yang dilaksanakan BUMDes harus berorientasi pada usaha yang belum ada dan dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat tidak harus ke kota untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini tidak tersedia di desa.   (Maros FM, DisKominfo)

Check Also

Cegah Isu SARA, Bupati Kukuhkan Pengurus FPK Kecamatan se-Kabupaten Maros

Maros–  Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Dialog Pembauran Kebangsaan dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.