Kabupaten Maros Website Resmi Kabupaten Maros
Related Articles
MAROS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi opini WTP ke-16 bagi Pemkab Maros sepanjang sejarah, sekaligus capaian ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berkualifikasi WTP tersebut diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Selasa (2/6/2026).
Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam menerima langsung laporan tersebut dengan didampingi Wakil Bupati Muetazim Mansyur dan Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa.
Bupati menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Pemkab Maros dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap akuntabel.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab nyata dalam mengelola anggaran secara transparan.
“Kita bersyukur atas WTP ke-14 secara berturut-turut ini. Harapan kita, ke depan pengelolaan keuangan bisa semakin baik,” ungkapnya.
Meski meraih predikat tertinggi, Bupati mengakui BPK tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah belanja honorarium ASN yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Salah satunya terkait belanja honorarium ASN tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dr.H.A.S. Chaidir Syam menegaskan, Pemkab Maros berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk membenahi sistem administrasi anggaran agar lebih tertib, efektif, dan sesuai regulasi.
“Kita tentu akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi catatan BPK,” tambah Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa menyatakan pihak legislatif akan segera mempelajari temuan dan rekomendasi BPK tersebut. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD berkomitmen mengawal perbaikan tata kelola keuangan ini bersama eksekutif.
“Kami juga akan diskusikan (temuan ini) dengan Pemda,” kata Gemilang.
