Pemkab Maros bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menggelar sosialisasi tugas dan fungsi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Maros di ruang Pola Kantor Bupati Maros, Kamis (10/3/2016).
Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan kinerja Pemkab Maros dalam melakukan pembangunan, keberadaan TP4D diharapkan akan mendorong pembangunan dan mendorong sinergitas penegakan hukum.
Bupati Maros HM Hatta Rahman mengemukakan, akhir-akhir ini proses pembangunan di Maros menjadi lambat. Hal tersebut disebabkan, pajabat takut menggunakan anggaran dan takut berurusan hukum. Jika hal tersebut terus terjadi, maka penghambatan ekonomi secara nasional.
“Sejumlah pengelola kegiatan takut diangkat menjadi pejabat. Pasalnya, ada sejumlah pejabat termasuk bupati yang menjadi korban kebijakan dan diproses secara hukum,”ujarnya, Mengutip beritamaros.com.
Dirinya meminta para pimpinan SKPD untuk tidak ragu berkoordinasi dengan TP4D. Pejabat tersangkut hukum karena ketidaktahuan dan tidak tahu aturan.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Farhan mengatakan, pejabat pemerintahan di Maros tidak perlu takut untuk melakukan pembangunan jika berkonsultasi dengan Kejaksaan.
Kejari Maros menyatakan siap untuk memberikan jawaban jika ada pertanyaan dari warga maupun dari pihak tertentu, juga akan melakukan pendampingan hukum jika ada pengelola keuangan menemukan kejanggalan hukum. (Humas)