Maros – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Maros masuk dalam nominasi ULP percontohan dari 17 ULP seluruh Indonesia yang masuk pantauan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Demikian disampaikan Bupati Maros HM Hatta Rahman saat membuka Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di hall lantai II kantor Bupati Maros, Rabu (20/3/2013).
Bupati Maros berharap peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh agar memahami dengan baik Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa, apalagi Maros sudah melakukan proses pengadaan secara elektronik.
“Pelatihan ini kami gelar untuk menciptakan proses tender yang baik dan benar demi mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Ditambahkan, selain menjadi nominasi ULP percontohan, Maros juga menjadi pilot project e-audit. Pengelolaan keuangan yang lebih baik yang terus dilakukan Pemkab Maros diharapkan dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2013 ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Maros, Alfian Amri mengatakan bimbingan teknis ini digelar selama lima hari dan diikuti 100 orang.
“Peserta terdiri atas pejabat utusan SKPD dan PNS Maros yang melakukan tugas pengadaan. Pada hari kelima akan dilakukan ujian sertifikasi,” ujarnya. (Alim)