Kabupaten Maros Website Resmi Kabupaten Maros
Related Articles
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Maros.
Untuk mengselaraskan program koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi, KPK mengumpulkan seluruh pejabat lingkup Pemkab Maros dan Anggota DPRD Maros di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Jumat (17/11/2017).
Kedeputian Pencegahan KPK Hery Nurudin menjelaskan, untuk menjalankan fungsinya, maka KPK membutuhkan komitmen terkait perbaikan keuangan pemerintah daerah agar menyiapkan pelayanan publik yang transparan yang akuntabel dan bebas korupsi.
“Untuk mendapatkan perbaikan, maka diperlukan jalan yang singkat. Pimpinan harus bisa memangkas sistem yang berbelit-belit,” jelasnya.
Selain itu, untuk pengurusan izin, diperlukan adanya kejelasan pembiayaan. Biayanya juga harus jelas dan harus mempercepat penyelesaiannya. Warga yang mengurus perizinan juga wajib mengetahui batas waktu ijinnya keluar.
“Jangan sampai untuk pengurusan perizinan, jalannya sudah berbelit-belit, bayarnya mahal dan lambat. Yang mengurus harus tahu kapan surat ijin itu bisa selesai. Pemerintah daerah juga harus memastikan dalam mengurus perizinan, tidak terdapat pungli,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sulsel Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Dwi Aprilia Linda menjelaskan, sebagai upaya menurunkan angka tindak korupsi, KPK mendatangi pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman dan pembekalan pada para pejabat.
“Beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK, ada 670 pelaku kasus korupsi merupakan kader partai politik, 237 orang di antaranya merupakan kepala daerah dan Anggota DPRD,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan beberapa titik rawan korupsi yang kadang tidak disadari, yakni perencanaan dan pelaksanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan publik, manajemen SDM, lemahnya pengurusan. (*)
