Penanggulangan Kemiskinan Jadi Kebijakan Pokok RPJMD Maros

Penanggulangan Kemiskinan Jadi Kebijakan Pokok RPJMD Maros

MAROS — Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Maros di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Selasa (24/5/2016).

Dalam rakor ini, Bupati Maros HM Hatta Rahman menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi kebijakan pokok dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros lima tahun kedepan, sejalan dengan visi; Maros Lebih Sejahtera 2021.

“Upaya penanggulangan kemiskinan ini ditempuh melalui dua prioritas utama, yaitu mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ungkapnya.

Mengurangi beban hidup masyarakat, diantaranya dilakukan melalui program subsidi, misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis dan program lainnya. Dengan program ini, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Sementara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diantaranya melalui kebijakan meningkatkan perekonomian dan menjaga perputaran uang. Warga yang mampu diharapkan untuk berbelanja di Maros, sehingga perputaran roda perekonomian dapat terjaga, makin banyak masyarakat yang menikmati dampak dari perputaran uang tersebut.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama ini tentu memiliki dampak pada peningkatan perekomonian masyarakat. Jalan yang sudah baik akan memudahkan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Kepada pihak perbankan dan swasta agar dapat menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama sektor wirausaha dan UMKM. Kemudian kepada pimpinan SKPD agar membuat program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan tersebut harus berorientasi pada masyarakat miskin.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Maros, Nooralim mengatakan, rakor ini menjadi wahana untuk menyamakan kesepahaman dan pandangan serta persepi dalam menyikapi persoalan kemiskinan.

“Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan di Maros sekitar 12 persen atau sekitar 4-an ribu jiwa. Namun berdasarkan data Bappeda, angka kemiskinan berada di bawah 10 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, angka kemiskinan dan kenyataan di lapangan berbeda. Tetapi jika dilihat dari laju pertumbuhan yang riil di lapangan, maka kemiskinan di Maros termasuk dalam kategori kemiskinan tidak absolut. Artinya, tidak ada orang yang benar-benar miskin.

Sedangkan Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektor Ekonomi Bappeda Maros Hartini Rahman mengemukakan, rakor ini digelar unutk meningkatkan pemanfaatan data dan informasi untuk penajaman sasaran program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Maros 2016-2021.

Rakor dihadiri oleh Wakil Bupati Maros HA Harmil Mattotorang bersama sejumlah kepala SKPD, anggota DPRD, camat, wakil dari perbankan, wakil dari perusahaan swasta, juga organisasi masyarakat. (*)


Leave a Reply

Kabar Terbaru