Kabupaten Maros Website Resmi Kabupaten Maros
Related Articles
Maros — Pemerintah Kabupaten Maros kembali dipercaya menjadi daerah percontohan. Kali ini jadi percontohan penerapan modul peningkatan kapasitas aparatur desa tingkat nasional oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Percontohan ini hanya dilakukan di tiga provinsi, yakni Lampung, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, khusus untuk Sulawesi Selatan diwakili dari Kabupaten Maros. Hal ini ditandai dengan uji coba modul peningkatan kapasitas aparatur desa yang digelar di Baruga Kantor Bupati Maros, Senin (15/6/2015) pekan lalu.
Uji coba modul ini dihadiri diikuti oleh para kepala desa se Maros dan dihadiri oleh Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aferi S Pudial, Balai Besar Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Malang, Sigit Widiatmoko, serta dibuka oleh Wakil Bupati Maros HA Harmil Mattotorang.
Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Aferi S Pudial, mengemukakan, penunjukan Kabupaten Maros sebagai daerah uji coba ditinjau dari prestasi meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBD dan APBN.
Maros termasuk daerah yang merespon dengan cepat penyaluran dana desa dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan daerah Maros peduli terhadap pembangunan di desa. Modul ini menekankan pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam hal manajemen pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, juga perencanaan pembangunan desa.
Selanjutnya, dilakukan uji coba lapangan terhadap penggunaan modul pelatihan oleh pelatih lokal. Selain itu, dilakukan pula uji coba substansi materi modul guna mengetahui sejauh mana modul tersebut menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Sementara Wakil Bupati Maros HA Harmil Mattotorang, mengapresiasi dan berterima kasih atas dipilihnya Maros sebagai percontohan penerapan modul peningkatan kapasitas aparatur desa tingkat nasional ini. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemkab Maros dalam membangun desa dinilai baik oleh pemerintah pusat.
“Apresisasi lain yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah diraihnya penghargaan nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Award 2015 oleh Bupati Maros HM Hatta Rahman,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Maros, A.S Chaidir Syam juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas dipilihnya Maros sebagai tempat untuk uji coba modul peningkatan kapasitas aparatur desa tingkat nasional ini.
“Kabupaten Maros meningkatkan nilai Alokasi Dana Desa dalam APBD dari sekitar Rp18 milyar tahun 2014 menjadi sekitar Rp22 milyar pada tahun 2015 sebagai bentuk komitmen untuk ikut mendukung terwujudnya kemandirian desa sejalan dengan pelaksanaan undang-undang desa,” terangnya. (Ilham)
