Bupati Maros: Patuhi Sistem, Jangan Hanya Patuhi Figur

Bupati Maros: Patuhi Sistem, Jangan Hanya Patuhi Figur

PEMKAB Maros kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Maros tahun 2012. Opini WDP ini juga diraih Maros pada LKPD 2011 lalu. Sebelumnya BPK enam tahun tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas LKPD Maros.

Foto bersama usai penyerahan LHP Pemkab Maros. (Foto: Adnan)

Opini WDP ini dikemukakan Kepala Perwakilan BPK Sulsel Cornell Syarief di depan Bupati Maros HM Hatta Rahman, Ketua DPRD Maros Hj  A. Ermawati, Wakil Bupati Maros HA Harmil Mattotorang, Sekda Maros Baharuddin MM, dan sejumlah kepala SKPD, di Kantor BPK Sulsel, pertengahan April lalu.

Hadir juga pejabat Kabupaten Sidrap karena pengumuman hasil pemeriksaan LKPD-nya bersamaan dengan Kabupaten Maros. Sidrap juga meraih opini WDP selama 12 tahun berturut-turut.

Bupati Maros mengakui LKPD Maros masih dipenuhi kekurangan sehingga tak bisa meraih WTP. Untuk itu bupati akan membenahi sistem keuangan Maros dan akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam bekerja.

“Kami akan membenahi sistem keuangan kita dan akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam bekerja. Jika pimpinan SKPD berganti, program tetap jalan karena sudah ada sistem yang mengatur,” katanya.

Menurutnya, saat ini staf dan pejabat di Maros masih bekerja dengan terpaku pada figur pimpinan bukan karena ingin memperbaiki kekurangan.

“Di dalam bekerja jangan terpaku pada figur. Tapi bekerjalah sesuai dengan sistem dan schedule (jadwal) yang telah kita sepakati sehingga laporan tersebut dapat selesai tepat waktu,” katanya.

Bupati akan memperbaiki sistem laporan keuangan Maros dengan cara bertahap. Saat ini misalnya setiap SKPD diminta membuat laporan dalam dua bulan sekali. Ini dilakukan agar SKPD dan bagian keuangan tidak terbebani dengan pembuatan laporan di akhir tahun karena datanya sudah tersedia sejak lama.

Meski demikian, tetap saja ada beberapa SKPD yang tidak mematuhi jadwal  pembuatan laporan keuangan sehingga Maros kembali meraih opini WDP.

Menurut Cornell, Maros masih terkendala pada pelaporan asset sehingga belum bisa meraih WTP. Asset tetap yang disajikan adalah nilai asset yang berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi ditambah realisasi belanja modal tahun 2012.

Selain itu, masih ada tujuh SKPD yang pencatatan dan mutasi persediaan belum diadministrasikan dengan baik sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan mundur untuk meyakini saldo persediaan.

Meski meraih WDP, Cornell tetap memuji Pemkab Maros karena telah melakukan perubahan yang sangat signifikan. Menurutnya, bupati mempunyai semangat yang sangat besar untuk melakukan perubahan.

“Maros hebat, saya baca di koran dan informasi yang sampai di telinga saya… Maros hebat,” kata Cornell saat membacakan sambutannya di depan bupati, wabup, ketua DPRD, sekda, dan puluhan SKPD Maros.

Ia mengatakan, banyak sekali perubahan di Maros jika dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan Maros termasuk daerah yang cepat menyerahkan laporan keuangannya.

“Maros dan Sidrap menyerahkan laporan keuangan pada Februari.  Ini termasuk cepat,” katanya.

Cornell menambahkan, di Maros sangat banyak permasalahan namun bupati menyelesaikannya dengan taktis dengan memaksimalkan fungsi Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

“Maros yang terbaik,” tambahnya usai menjelaskan tim TPTGR Maros.

Menurutnya, BPK hanya menilai laporan keuangan. Namun yang menentukan laporan tersebut layak meraih WTP adalah Pemkab Maros sendiri. “BPK hanya menilai namun yang berkinerja adalah SKPD,” ujarnya.

Meski meraih WDP, Bupati Maros HM Hatta Rahman merasa bersyukur karena telah berhasil mengubah mindset PNS di Pemkab Maros, menertibkan administrasi, dan membuat pola kerja yang semakin baik. Ia mengaku ikhlas menerima opini WDP tersebut dan berjanji akan berusaha meraih opini WTP pada tahun depan.

“Yang kita utamakan adalah proses pembuatan laporan dari SKPD yang betul-betul jujur untuk menciptakan good governance dan clean government. (Alim)

Tags: Keuangan


Leave a Reply

Kabar Terbaru