Kabupaten Maros Website Resmi Kabupaten Maros
Related Articles
Maros – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga memberikan manfaat sebagai utilitas untuk memperbaiki kebijakan dan mendorong Pemerintah Daerah guna melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.
SAKIP yang beresensi penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karenanya, Kemenpan RB mengimbau agar perbaikan tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan harus terus ditingkatkan dan diupayakan semakin inovatif serta kreatif agar lebih cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.
Maros sendiri, untuk rapor SAKIP Tahun 2019, berhasil masuk dalam 10 dari 24 daerah di Sulawesi Selatan yang memperoleh predikat B disamping Makassar, Gowa, Bantaeng, Pinrang, Luwu Timur, Bone, Bulukumba, Sinjai, dan Luwu Utara. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 kepada Kabupaten/Kota Sulsel yang memperoleh Penghargaan SAKIP Award 2019 diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) didampingi Gubernur dan Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Hotel Tetrem Yogyakarta, Senin (24/02/2020).
Selanjutanya, disela pelaksanaan Upacara Senin (02/03/2020) Bupati Maros HM Hatta Rahman berkenan untuk meneruskan Penghargaan SAKIP AWARD 2019 yang berhasil diraih Kabupaten Maros kepada Sekda A Davied Syamsuddin di Podium Utama Lapangan Pallantikang.
secara Overall, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan trend positif yang dilihat dari peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019. (DisKominfo)
